Oleh : Alfikar *)
Sistem Kepartaian di Indonesia
Didalam negara yang menganut sistem demokrasi biasanya selalu menggunakan partai sebagai media untuk mencapai kekuasaan, dan ada sistem tersendiri dalam kepartaian tersebut yaitu One Party (Sistem satu partai, biasanya sistem ini dipraktekan di negara-negara yang berhaluan komunisme), Double Party (Sistem Dua Partai, artinya hanya dua partai saja yang paling berpengaruh di sebuah negara tertentu) dan yang terakhir adalah Multy Party (Banyak partai, biasanya sistem ini diterapkan di negara-negara berkembang).
Sejak runtuhnya era orde baru atau sering disebut sebagai era reformasi, “pintu politik” dibuka dengan lebar-lebar sehingga bangsa Indonesia mengalami uforia politik atau lebih tepatnya uforia Partai politik yang berimbas pada lahirnya puluhan bahkan ratusan partai politik di Indonesia, sebagai negara demokratis, ini memang sebuah nilai tersendiri bagi Indonesia karena ruang berpolitik dibuka begitu luas tidak seperti pada zaman orde baru yang sangat mengekang kegiatan politik, namun disisi lain juga justru ini menjadi nilai yang negatif, karena stabilitas negara akan terancam dengan sikap para politisi yang “saling sikut”, dan pertanyaan selanutnya adalah jika para politisi sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan egois tersebut lalu rakyat akan dibawa kemana???.
Ambiguitas Kekuasaan
Sangat wajar ketika seorang pemimpin, dalam hal ini adalah presiden memberikan jabatan dalam struktur kabinetnya kepada para kader partai, selain karena alasan sebagai bentuk kongkrit take and give dari proses koalisi pada saat pemilu, juga karena alasan demi terciptanya keseimbangan cuaca politik, karena ketika oposisi tercipta dalam suatu pemerintahan maka yang akan sering terjadi adalah pihak oposisi secara terus-menerus akan memberikan “serangan-serangan” berupa kritikan pedas yang justru bukan kritikan yang konstruktif, tetapi lebih kepada tujuan untuk menjatuhkan reputasi presiden di mata masyarakat sehingga ketika presiden sudah memiliki cacat politik maka pada saat pemilu selanjutnya masyarakat tidak akan memilihnya kembali dan akan memberikan suaranya kepada pihak oposisi.
Ketika ditarik ke dalam peta percaturan politik di Indonesia, maka yang jadi sorotannya adalah seorang Susilo Bambang Yudoyono atau biasa dipanggil SBY, bagi partai yang telah membantu menghantarkan SBY ke tampuk kekuasaan, maka para kader dari partai-partai tersebut diberikan ruang dalam susunan perangkat negara, yaitu kabinet Indonesia bersatu. Dan partai yanng tidak “memberikan” kadernya untuk duduk di partai tersebut adalah PDI Perjuangan (PDIP), salah satu partai tua di Indonesia dan saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, partai ini lebih memilih untuk menjadi oposisi, dan senang mengkritik SBY.
Adapun partai yang turut berpartisipasi duduk di kursi kabinet adalah Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan jangka waktu karena adanya Reshafle, kader dari partai-partai tersebut telah duduk dalam jajaran kabinet Indonesia bersatu.
Selain mendapat posisi penting di pemerintahan, sebagian dari mereka juga mendapat porsi yang diperhitungkan, yaitu sebagai orang nomor satu dalam partainya, orang-orang tersebut adalah Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang menjadi ketua Umum di partai Golkar, Menteri Kehutanan MS Kaban juga sebagai ketua umum PBB, Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali yang juga menjabat ketua umum di PPP dan yang terakhir adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta yang menjabat sebagai Ketua Umum PKPI.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Presiden justru malah mengizinkan sebagian pembantunya itu menjabat Ketua Umum di Partainya?mengapa tidak di-reshuflle saja? padahal ini akan mengganggu stabilitas negara karena setidaknya dalam pikiran dan tindakan mereka akan terbagi menjadi dua, pemerintah dan partai, padahal idealnya seorang pejabat mesti mendidikasikan seluruhnya kepada bangsa dan Negara.
Ideologi Partai
a. Partai Golkar
Partai Golkar adalah salah satu partai terkuat di Indonesia, karena hampir setengah abad partai tersebut berhasil menguasai Indonesia dibawah komando Soeharto, walaupun selama masa orde baru partai tersebut dikenal “kejam” namun ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi massanya. Partai ini menganut paham pancasila.
b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Pada awal tampuk kekuasaan dipegang oleh Soeharto, terjadi pergolakan politik yang memuncak pada penyederhanaan partai atau disebut dengan istilah fusi, dan partai yang berhaluan Islam dipersonifikasikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka PPP bisa dikatakan sebagai partai tua di Indonesia yang berhaluan Islam.
c. Partai Bulan Bintang (PBB)
Mayoritas bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam, maka tidak aneh jika di indonesia ada beberapa partai yang berideologikan Islam, salah satunya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), dan konon katanya PBB merupkan Reinkarnasi dari Partai Masyumi yang pernah eksis pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
d. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Selain partai Golkar, ada beberapa partai lain yang berhaluan pancasila, diantaranya adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), walaupun masih terhitung partai kecil, namun partai tersebut cukup diperhitungkan karena Presiden SBY sendiri memberikan kursi menteri kepada Ketua Umumnya, Meutia Farida Hatta.
Partai Dominan
Dari 24 peserta Pemilu 2004 kemarin, partai Golkar masih mendapat perhatian dari masyarakat, karena terbukti pada pemilu legislatif partai ini mendapat posisi di nomor satu, ini membuktikan bahwa partai Golkar masih mendominasi dari partai-partai lain. Adapun PPP, walaupun partai yang sudah terhtung berusia tua dan berhaluan Islam tidak menjadi alasan untuk mendapatkan banyak suara dari rakyat, mungkin karena partai Islam terhitung banyak maka suara umat Islam terpecah ke partai-partai Islam lainnya, begitupun dengan PBB, partai ini harus berganti nama menjadi Partai Bintang Bulan karena tidak lolos dalam kualifikasi partai, dan PKPI pun memiliki nasib serupa karena suara yang diraup tidak begitu signifikan.
Kritik
SBY memberikan kebijakan kepada para pembantunya untuk aktif di partai politik, dengan kebijakan terseut pada akhirnya empat dari pembantu SBY berhasil menduduki jabatan ketua umum partai, namun yang menjadi persoalan adalah ketika pejabat menduduki dua kursi, satu di kabinet dan satu lagi di partai maka secara otomatis waktu, pikiran dan tindakannya akan terbagi pula, setidaknya menjadi dua, satu untuk bangsa dan negara dan satu lagi untuk kepentingan partai yang dipimpinnya, ketika semuanya telah terbagi tentu saja apa yang mesti dilakukan untuk bangsa dan negara tidak begitu maksimal, lalu ketika bangsa dan negara tidak dipikirkan secara maksimal akan dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia???.
